Aparatur Desa Rawan Terjebak Korupsi Dana Desa

Sejak tahun lalu pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara khusus UU tersebut merupakan pedoman untuk mengatur keuangan desa.

Tidak berhenti disitu, pemerintah melalui menteri dalam negeri juga mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman lebih teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian masih ada kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut belum cukup untuk menutup peluang korupsi para perangkat desa.

Alasannya, hingga saat ini tidak sedikit aparatus pemerintah desa yang mampu memahami peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling menonjol / asing bagi pemerintah tersebut adalah kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang mengacu pada paket perundangan-undangan tersebut.

Karenanya, pemerintah desa seharusnya diberi pemahaman yang komperhensif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara merealisasikannya. Hanya dengan cara itu maka aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanaan kegiatan pembangunan di desanya.

Masalahnya kemudian, tidak semua pemerintah daerah mempu memberikan pemahaman yang komperhensif tentang UU tersebut. Akibatnya tentu kegiatan pembangunan akan dilaksanakan melalui mekanisme yang tidak sesuai atau serampangan dan aparatur desa rawan terjebak lembah korupsi (meskipun ia tidak menginginkannya).

Karenanya, penting bagi setiap aparatur desa untuk mempelajari sendiri peraturan-peraturan terbaru pemerintah tentang dana desa. Jangan hanya menunggu pemerintah daerah.

Di Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKPMD), kami sering mengalami aparatus desa yang mengalami hal semacam itu. Karenanya, kami ingin turut serta dalam memberdayakan mereka dengan memberikan pelatihan dan pendampingan desa.

Melalui pelatihan ataupun pendampingan tersebut kami berharap :

  1. Aparatur desa mampu memahami peraturan-peraturan terbaru pemerintah tentang desa.
  2. Memahami potensi desanya
  3. Dapat menyusun syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan dana desa.
  4. Dapat mengembangkan desanya menjadi sebuah desa yang mandiri.

Informasi lebih lanjut hubungi kami di :
Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKPMD)
Jln Solo Km 9 Yogyakarta (55282)
Telp 0274-488599
deny@syncoreconsulting.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.