Dana Desa Sudah Turun Rp8,28 triliun

Awal bulan Agustus ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa gelombang pertama yang jumlah totalnya mencapai Rp 8,28 triliun kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten).

Melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, pemerintah juga telah menginstruksikan agar dana desa segera disalurkan kepada setiap desa yang telah memenuhi persyaratan.

“Dana desa harus segera disalurkan, supaya desa dapat segera melaksanakan pembangunan desa, khususnya membangun infrastruktur desa dan juga untuk menggerakkan ekonomi desa, dengan bergeraknya ekonomi ekonomi maka ekonomi daerah juga akan turut berkembang, yang selanjutnya akan berkontribusi pula terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Marwan di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman www.rmol.co.

Sebelumnya laporan Badan Pusat Statistik (5/8) menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini (April-Juni) kembali melambat pada angka 4,67 persen bahkan mengalami sedikit penurunan dibanding kuartal pertama yang mencapai 4,7 persen.

“Saya berharap kondisi ekonomi yang melambat ini tidak perlu disikapi berlebihan, justru harus melecut kita untuk bekerja lebih keras lagi, menggenjot seluruh sektor dan bidang ekonomi agar segera bergerak cepat, sehingga ekonomi tumbuh cepat dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” papar Marwan.

Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan dan memajukan perekonomian desa. Karena ekonomi desa yang maju akan menyediakan berbagai peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Selain itu, majunya ekonomi desa juga akan mengurangi urbanisasi dan meningkatkan daya beli desa yang akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Keterkaitan diantara desa dengan kota dalam hal aktivitas perekonomian saat ini semakin kuat, desa sebagai basis produksi dan kota sebagai pusat pertumbuhan sifatnya saling membutuhkan, jadi kalau ekonomi desa tumbuh cepat dan daya beli desa meningkat, maka transaksi ekonomi di kota akan meningkat pesat yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional tentunya akan terdampak positif juga,” ujar dia

“Dana desa selain untuk infrastruktur, juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha desa yang berbasis nilai tambah, contoh kecil seperti pisang yang banyak sekali tersedia di desa-desa dapat dikembangkan menjadi usaha keripik pisang atau selai pisang yang nilai jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan jualan pisangnya, usaha kreatif semacam inilah yang harus dikembangkan di desa agar masyarakat desa bisa langsung menikmati nilai tambahnya,” imbuh Marwan

Namun, pihaknya menyadari desa tidak bisa sendirian dalam memajukan ekonomi desa. Diperlukan peran serta dunia usaha untuk bekerjasama dengan desa dalam upaya menggali, mengolah dan mengembangkan sumberdaya desa menjadi bisnis desa yang maju dan menguntungkan keduabelah pihak.

“Disinilah pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha desa dengan payung hukum yang kuat, karena Bumdesa inilah yang akan mewakili desa dalam bernegosiasi dan menjalin kesepakatan dengan pengusaha dalam pengembangan usaha desa atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan,” demikian Marwan.

Karenanya, Marwan mengharapkan kontribusi semua pihak dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini masih mengalami pelambatan. Termasuk dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Cari Tahu Lebih Banyak Tentang BUMDes dan Strategi Pemanfaatan Dana Desa Dari Perencanaan Hingga Pelaporan Di :
Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKPMD)
SYNCORE BUILDING
JLN SOLO KM 9 YOGYAKARTA 55282
Telp 0274-488599 Phone: 087738 900 800
Email : deny@syncoreconsulting.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.