Pemerintah Ingin Maju Lewat “Pinggiran”, Desa Harus Siap.

UU Desa, tonggak awal menuju Indonesia sejahtera

UU Desa, tonggak awal menuju Indonesia sejahtera

Dibawah Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Indonesia tengah berusaha memajukan perekonomian nasional lewat “pinggiran”, baik desa terpencil ataupun perbatasan.

Sesuai mimpi nawacita, pemerintah lantas menjalankan UU No 6 tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa. Dana Desa, adalah satu ketentuan UU tersebut yang kini semakin sering dijadikan bahan pembicaraan publik.

Rp1miliar per desa, tentu bukan angka kecil bagi pemerintah desa yang selama ini selalu menjadi subjek pembangunan. Sebelumnya, pemerintah telah berjanji akan menurunkan dana tersebut pada pertengahan bulan ini. Namun ketika tiba waktunya, pemerintah mengundurkan waktu pencairan hingga akhir bulan. Selain itu, pemberian dana tersebut juga tidak dilakukan secara serentak.

Mengingat besarnya anggaran dan adanya desa – desa yang belum memenugi persyaratan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan UU Desa di Jakarta, Selasa (28/4) kemarin mengaku akan mem memprioritaskan “Desa 3T”, yaitu desa Tertinggal, Terdepan dan Terpencil.

Namun pemerintah desa tidak perlu khawatir kalau – kalau tidak kebagian. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah merencanakan anggaran pengentasan minimal 5.000 Desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri.

Kabarnya, target minimal tersebut bahkan akan terus dievaluasi oleh pemerintah pusat supaya dapat menjangkau jumlah desa yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia untuk dapat ditingkatkan kualitasnya.

Karenanya, saat ini yang dibutuhkan oleh setiap desa sebenarnya adalah kesiapannya mengingat untuk memperoleh dana desa tersebut dibutuhkan beberapa persyaratan khusus agar sebuah desa dinyatakan siap membangun dan memperoleh dana desa.

Ada banyak tugas yang harus dilakukan pihak desa, misal; sebagai subyek pembangunan, maka masyarakat desa dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Selain itu juga dibutuhkan adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan ditunjukkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengambilan keputusan di desa.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana pemerintah desa atau masyarakat desa mampu memahami dan menjalankan hal – hal seperti itu?Masyarakat Desa

Kami, Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKPMD) memahami betul problem pemerintah desa tersebut. Pengalaman kami melakukan penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan telah membuat kami melihat secara langsung berbagai macam problem dan pemecahannya.

Guna mensejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan cita – cita Indonesia Hebat, kami tidak pernah berhenti melakukan pembelajaran, pelatihan dan pendampingan. Bahkan hingga saat ini, tim kami masih konsisten melakukan pendampingan di berbagai daerah di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI KAMI DI:
Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKPMD)
Jln Solo Km 9 Yogyakarta (55282)
Telp 0274-488599
deny@syncoreconsulting.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.