UU Desa dan Dana Desa

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa banyak perubahan bagi cara pandang dan pengelolaan pembangunan desa. Jika sesuai rencana, bahwa kedepan pembangunan Nasional akan berpusat di desa.

Dengan adanya kucuran Dana Desa, jajaran Kepala Desa dan perangkat desa lainnya kini tidak lagi perlu bersaing dan bergumul untuk saling mengejar dan mencari celah agar Dana Pembangunan bisa turun di desanya.

Sebagaimana jamak diketahui pemerintah desa, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, bahwa sumber Pendanaan Pembangunan selalu berasal dari empat komponen pokok yang terdiri dari :

  1. APBN/APBD, baik provinsi maupun Kabupaten dimana tiap desa mendapatkan porsi, namun besaran berbeda-beda.
  2. Aspirasi Dewan, yang selalu membuat desa berusaha merebutnya karena tidak setiap desa mampu mendapatkannya.
  3. Program Kementerian, ini juga yang harus diupayakan masing-masing desa untuk merebutnya, dan tidak tiap desa mendapatkannya.
  4. Dana Hibah / Bantuan Sosial baik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang lagi-lagi harus membutuhkan usaha keras tiap Desa untuk mendapatkannya karena memang tidak semua desa mendapatkannya.

Namun sekarang, dengan adanya UU Desa ditambah Peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 tentang Dana Desa, pemerintah pusat telah menjanjikan bahwa setiap desa berhak mendapat porsi kue pembangunan.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan tiap desa. Dengan range tiap desa mendapat Dana Pembangunan dari Rp.700.000.000,- hingga maksimal Rp.1.400.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published.