Badan Usaha Milik Desa

Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Apa bedanya BUMDes dengan lembaga ekonomi masyarakat lainnya? Antara BUMDes dan ekonomi pribadi maupun kelompok masyarakat lainnya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya saling melengkapi untuk menggairahkan ekonomi desa. Namun, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut:

  • BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
  • BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap ekslusif karena hanya untuk anggota.

 

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Prinsip-prinsip pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut :

  1. sukarela dan terbuka;
  2. kontrol dari warga yang demokratis;
  3. partisipatif ekonomi warga;
  4. otonomi dan independen;
  5. perhatian terhadap warga marga masyarakat; dan
  6. kerjasama antar BUMDes.

 

Maksud dibentuknya BUMDes adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian desa. Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

 

PEMBENTUKAN

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap:

  1. rencana pembentukan BUMDes dimusyawarahkan pemerintah desa dengan BPD; dan
  2. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-kurangnya memuat: maksud dan tujuan,nama dan kedudukan; bentuk badan hukum; kepengurusan; hak dan kewajiban; permodalan; bagi hasil usaha; kepailitan; kerjasama; pelaporan; mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan

 

PENGELOLAAN

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.BUMDes harus berbadan hukum. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:

  1. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
  2. mendapat pembinaan manajemen;
  3. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
  4. menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel; dan
  5. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, tata cara pertanggungjawaban dan sumber permodalan.

 

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Jenis-jenis usaha BUMDes meliputi:

  1. jasa;
  2. penyaluran sembilan bahan pokok;
  3. perdagangan hasil pertanian;dan/atau
  4. industri kecil dan rumah tangga.

Modal BUMDes berasal dari:

  1. pemerintah desa;
  2. tabungan masyarakat;
  3. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
  4. pinjaman; dan/atau
  5. kerja sama usaha dengan pihak lain.

 

BAGI HASIL USAHA

Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. dan dipergunakan untuk :

  1. cadangan modal usaha;
  2. deviden bagi pemilik modal;
  3. jasa produksi; dan
  4. dana sosial.

 

KERJASAMA

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUMDes lain dan pihak ketiga. Kerjasama usaha dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.Kerjasama harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Kerjasama usaha dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat: subyek kerjasama; obyek kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pendanaan; keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan.

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi,  upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas. Badan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepla Desa. Badan Pengawas mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.