Desa Butuh Pendamping Untuk Penerapan UU Desa

IMG_0368Keputusan pemerintah memberlakukan Undang – Undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian dikenal dengan UU Desa membawa banyak konsekuensi bagi pemerintah desa.

Implementasi dari UU Desa yang kabarnya akan mengalirkan uang hingga Rp1miliar per desa adalah salah satunya. Dengan adanya rencana tersebut pemerintah desa kini dihadapkan pada berbagai ketentuan baru yang tidak mudah.

“Hal yang perlu diperhatikan dari penerapan UU Desa ini adalah kesiapan desa itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi baik oleh pemerintah daerah ataupun pusat,” kata PLT Dirijen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemitraan Desa, PDT dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi dalam seminar yang diadakan di Yogyakarta belum lama ini.

Lebih lanjut pada acara yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomika Kerakyatan (DEK) UGM dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software dan Pelatihan SYNCORE, Suprayoga juga menyatakan bahwa penerapan ideal UU Desa bukanlah perkara yang mudah.

Salah satunya karena jumlah desa yang ada di Indonesia cukup banyak dan beragam jenisnya. “Oleh karena itu perlu ada kajian yang mendalam untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan harapan,” tambah beliau.

One thought on “Desa Butuh Pendamping Untuk Penerapan UU Desa

  1. Saya tertarik dengan artikel mengenai pendamping untuk jalankan UU Desa.

    Jika ingin mendapatkan pelatihan mengenai pendampingan dan pemberdayaan desa, bagaimana caranya? Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published.