Hak Asal Usul Desa Tidak Boleh Menyalahi Hukum

Sesuai dengan Undang – Undang (UU) No. 22 Tahun 1999, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Karenanya, menurut Bupati Tegal sekaligus dalang wayang kondang, Ki Enthus Susmono, Desa memiliki “hak asal usul desa” yang merupakan warisan hidup dan menjadi prakarsa desa.

“Hak asal usul ini, dalam pelaksanaannya, sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan hakekatnya, tidak boleh melanggar hukum,” ujar beliau saat acara seminar Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2015 Tentang Desa di Yogyakarta, belum lama ini.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomika Kerakyatan (DEK) UGM dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software, dan Pelatihan, SYNCORE, Enthus juga menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak asal usul desa sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia – Belanda.

Menurutnya, hak asal usul itu berguna sebagai pedoman pembangunan desa. Namun sayangnya, saat ini hak asal usul sudah terlalu sering diabaikan dan akibatnya masyarakat desa sendiri tidak tahu arah pembangunan desanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.