Mendes: Pemberdayaan Desa, Kunci Kesejahteraan Rakyat

Dok SYNCORE : Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Dok SYNCORE : Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Aceh – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes) mengemban misi pembangunan desa untuk mengubah kondisi desa menjadi lebih maju, berkembang ekonominya secara mandiri, masyarakatnya lebih sejahtera.

“Semua pelaksanaannya, sesuai amanat UU Desa 6/2014 dan Nawa Cita ketiga yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ujar Mendes Marwan Jafar, saat menutup Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama, di Banda Aceh, Minggu, (19/4).

Di hadapan ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat Aceh, Menteri Marwan mengatakan, pembangunan nasional selama ini telah menghasilkan banyak perubahan positif dalam kehidupan bangsa. Namun disadari pula di tengah kemajuan yang telah dicapai masih ada sejumlah masalah bangsa yang butuh penyelesaian secepatnya.

Dikatakan Marwan lagi, di antaranya terkait dengan desa yang jumlahnya 74.093 desa, dengan 39.086 desa (52,78 persen) merupakan desa tertinggal, 17.268 desa (24,48 persen) di antaranya desa sangat tertinggal, dengan 1.138 desa berada di wilayah perbatasan.

“Permasalahan terkait desa tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang kurang memprioritaskan desa. Sehingga mengalami pertumbuhan yang lambat dan berakibat desa tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk bekerja, berusaha dan hidup layak sejahtera, sehingga memicu terjadinya arus urbanisasi besar-besaran ke wilayah perkotaan,” ujarnya.

Untuk solusinya permasalahan tersebut, Menteri Marwan mengatakan, perlu segera dilaksanakan pemberdayaan desa yang mampu meningkatkan ekonomi, penerapan program transmigrasi yang sejahterakan desa, akses infrastruktur yang memadai.

“Juga perlunya dikembangkan potensi-potensi desa. Sehingga pundi-pundi ekonomi di desa menjadi daya tarik untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi keinginan urbanisasi,” ujarnya.

Menteri Marwan memaparkan, pada tahun ini setiap desa akan menerima bantuan dana desa rata-rata Rp 750 juta per desa, yang akan dikucurkan secara bertahap mulai bulan April ini. Itu pun, setelah desa memenuhi persyaratan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

“Dana desa merupakan amanah yang harus dikelola agar bisa memajukan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan sosial desa, menciptakan peluang kerja dan usaha dengan penghasilan layak bagi warga desa,” ujar Menteri Marwan.

Karena, dana desa mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menambah pemasukan kas desa dan pendapatan asli daerah.

“Dana desa diharapkan dimanfaatkan untuk membentuk atau mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang akan mengelola dan mengembangkan berbagai usaha desa dan masyarakat secara profesional,” ujarnya.

Melalui Bumdes ini, desa bisa menarik investasi dan menjalin kerja sama usaha dengan pihak lain khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat desa.

“Dengan aktivitas perekonomian di bidang industri, perdagangan dan jasa yang terus meningkat, maka kawasan pedesaan akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung kemajuan perekonomian daerah dan nasional,” ujar Menteri Marwan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/266782-mendes-pemberdayaan-desa-kunci-kesejahteraan-rakyat.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.