Pengelolaan Dana Desa Membutuhkan SDM Handal.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,776 Triliun untuk 74.093 desa. Alokasi dana sebesar itu baru pertama kali dalam sejarah APBN negeri ini.

Besaran dana desa tersebut mengharuskan para perangkat desa untuk mempu secara profesional dan akuntabel, meski secara keseluruhan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki perangkat desa tidak merata.

Karenanya, baik pemerintah, lembaga pengawas keuangan, ataupun lembaga training harus bergerak secara bertahap guna menyiapkan SDM yang handal dengan didukung sistem pengawasan yang baik serta diterapkannya mekanisme reward dan punishment.

Dalam acara seminar Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel di Balai Senat UGM, Kamis (30/7). Guru Besar FEB UGM, Prof Dr Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini masih banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa lantaran masih lemahnya kualitas SDM birokrat di tingkat pemerintah desa.

Penilaian tersebut menurutnya tidaklah salah. Namun begitu, pemerintah tetap perlu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola dana desa untuk kegiatan pembangunan.

“Adapun mekanisme proses pelaporan keuangan dana desa seharusnya tidaklah rumit. Sebaiknya menggunakan akuntansi sederhana. Bayangkan perangkat desa dari sabang sampai merauke belajar akuntansi, bagaimana mengelolanya,” kata Halim di UGM, Kamis (30/7).

Kendati pelaporan keungan dari pemerintah desa tidak serumit pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, namun Halim mengatakan bahwa mekanisme pertanggungjawaban berupa laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, sistem pengawasan, mekanisme reward dan punishment tetap diperlukan.

“Indikator akuntabel yakni adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan,” paparnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa adalah ketersediaan dan kesiapan pengelola dengan tingkat SDM berkualitas.

Menurutnya dibutuhkan SDM yang berkompeten dan terpercaya agar keuangan desa dikelola secara akuntabel dan tidak mengganggu keharmonisan masyarakat desa dalam ikut kegiatan pembangunan.

“Adanya dana desa ini, pembangunan dimulai dari pinggiran. Karena itu percayakan desa untuk mengelola, jangan dipersulit. Yang penting bisa jujur,” katanya.

Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, Kabupaten Sleman pada tahun 2015 ini mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 28 Milyar.

Setiap desa rata-rata mendapatkan dana sebesar kurang lebih Rp 300-an juta. Untuk penyiapan SDM, Pemkab Sleman melakukan bimbingan teknis pengelolaan dana dan pelaporan keuangan.

“Kami bahkan melibatkan LSM untuk mengawasi,” jelas Sri Purnomo.

Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2015/07/31/kelola-dana-desa-pemerintah-harus-siapkan-sdm-handal?page=3

Leave a Reply

Your email address will not be published.