Pengelolaan Keuangan Desa

Musdes APBD Desa_Campursari_Kejajar_Wonosobo 2

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Kedudukan Keuangan Desa sesuai dengan UU 6/2014 Pasal 72 Ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah terdiri dari (a)Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (10% x Dana transfer ke daerah); (b) Bagi Hasil Pajak Daerah  (10 %); (c) Bagi Hasil Retribusi (10 %), (d) Dana Perimbangan yang diterima  Kabupaten (ADD =10% x (DAU+DBH)) ; (e) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten (f) Hibah dan Sumbangan yang tidak Mengikat  dan (g) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) :

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa  yang terdiri atas (1) Pendapatan Desa; (2) Belanja Desa; dan (3) Pembiayaan Desa.  Pendapatan Desa  diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Sedangkan Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Adapun Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis

Adanya pendampingan Musyawarah Desa terkait APB Desa di desa Campursari Kejajar Wonosobo sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyaraka atau pihak desa terkait penyusunan APB Desa dan mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari pendapatan dan pengeluaran belanja Desa. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggolongkan maupun mengelompokkan pendapatan dan belanja desa berdasarkan konsep strategis pembangunan desa.

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan tersebut adalah masyarakat desa khususnya desa Campursari dapat mengelompokkan mengenai pendapatan dan belanja desa dan tata cara perubahan APB Desa yang merupakan langkah dalam mengembangkan  dan memajukan desa dengan APB Desa.

Rencana Aksi

No Jenis Pelatihan Hasil Yang dicapai
1 Teknik Fasilitasi Aparat dan masyarakat mampu mengorganisasikan diri dan melakukan fasilitasi kepada masyarakat didalam penyusunan perencanaan.
2 PenyusunanRPJM Desa Aparat dan masyarakat mampu menyusun perencanaan yang dibutuhkan secara sinergik dengan perencanaan diatasnya.
3 PenyusunanRKP Desa Aparat dan masyarakat mampu menyusun rencana pembangunan 1 tahun berdasar prioritas penanganan melalui musyawarah yang partisipatif
4 PenyusunanAPB Desa Aparat dan masyarakat mampu menyusun APB Desa sesuai dengan rencana pendapatan berdasar prioritas yang disepakati dan didukung analisa kebutuhan maupun kaidah teknik kegiatan.

Penyiapan aparat pemerintahan dan masyarakat didalam peran serta pengelolaan pembangunan desa mulai  proses perencanaan, pelaksanaan/pengawasan dan pelaporan/ pertanggungjawaban mutlak diperlukan. Pengelolaan pembangunan yang bersifat top down sudah tidak bisa lagi diterapkan mengingat tuntutan kemandirian desa/masyarakat didalam mencukupi kebutuhan sendiri. Kegiatan penyiapan ini berupa pengorganisasian dengan pola kegiatan pelatihan, pendampingan ataupun  advokasi yang telah kami persiapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.