Desa Butuh Pendamping Untuk Penerapan UU Desa

Keputusan pemerintah memberlakukan Undang – Undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian dikenal dengan UU Desa membawa banyak konsekuensi bagi pemerintah desa. Implementasi dari UU Desa yang kabarnya akan mengalirkan uang hingga Rp1miliar per desa adalah salah satunya. Dengan adanya rencana tersebut pemerintah Read More …

Hak Asal Usul Desa Tidak Boleh Menyalahi Hukum

Sesuai dengan Undang – Undang (UU) No. 22 Tahun 1999, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Karenanya, menurut Bupati Tegal sekaligus dalang wayang kondang, Ki Enthus Susmono, Desa memiliki Read More …

Untuk Membangun Desa, Visi dan Misi Harus Jalan Bersama

Berangkat dari mimpi Nawacita presiden terpilih, saat ini pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pembangunan ekonomi nasional yang berakar dari dalam negeri dengan membangun desa. “Melihat tagline presiden Joko Widodo, pemerintah ini akan membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Read More …

Monitor dan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Desa

  Monitor dan evaluasi pembangunan pemberdayaan desa adalah pengukuran kemajuan atas objektif program dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas program pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga fokus ditujukan kepada proses, output, dan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemberdayaan desa. Sebagai langkah setelah adanya pendampingan oleh LKPMD, Read More …